PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI 
SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
Skripsi Hukum Tatanegara no.2
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL         i
HALAMAN PENGESAHAN         ii
BAB    I    PENDAHULUAN         1
A.  Latar Belakang Masalah     1
Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.
Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara.
B.  Rumusan Masalah        5
C.  Tujuan Penelitian         6
D.  Kerangka Pemikiran         6
1.    Kekuasaan dan Trias Political Pembagian Kekuasaan Menurut Fungsinya
Kekuasaan mempunyai peran yang amat penting dan dapat menentukan berjuta-juta umat manusia. Oleh karna itu, kekuasaan (power) sangat menarik perhatian para ahli ilmu sosial, politik, serta ahli hukum tata negara.
Mengenai pengertian kekuasaan sendiri sampai saat ini belum ada difinisi yang seragam di antara para ahli. Namun demikian Menurut Mariam Budiarjo , kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain seseorang sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Sedangkan menurut Max Weber  mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlakuan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk, dan bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber dari kekuasaan.
Umumnya kekuasaan itu berbentuk hubungan (relationship), dalam arti bahwa ada satu fihak memerintah dan ada pihak yang diperintah (the rule and the ruled); satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Selain itu sebagaimana dikemukakan Robert M. Maclver bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramid. Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul dari pada lainnya, hal mana berarti bahwa yang satu itu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan lainya itu.
Dari sekian banyak bentuk kekuasaan yang ada, maka kekuasaan politik mempunyai arti dan kedudukan sangat penting. Karena penting dan strategisnya kekuasaan politik, maka kekuasaan itu harus diintergrasikan, dan intergrasi kekuasaan politik itu diwujudkan dalam bentuk negara. Oleh karena negara merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, maka dalam kenyataannya tindakan negara itu dilakukan oleh kelompok orang dari kekuatan kelompok tertentu yang terdapat dalam masyarakat negara melalui cara-cara tertentu. Pada hakekatnya kelompok atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasan negara inilah yang membuat keputusan-keputusan atas nama negara kemudian melaksanakannya. Oleh kamanya bukan tidak mungkin bahwa kekuatan politik tertentu yang sedang memegang kekuasan dalam negara dapat menyalah gunakan kekuasaan.
Kecenderungan otoriter adalah kodrat yang melekat pada kekuasaan. Kekuasaan berpotensi otoriter dan otoritarian membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan yang otoriter akhirnya melahirkan sistem bernegara yang korup. Power tend to corrupt, absolute power lands to corrupt absolutely, begitulah menurut Lord Action. Oleh karena itu pembatasan kekuasaan dari sejak dulu telah diperbicangkan oleh para ahli politik maupun ahli hukum tata negara. Mereka sependapat, agar supaya kekuasaan tidak disalahgunakan maka kekuasaan itu perlu dibatasi dan dipisahkan, kemudian lalu di atur pada seperangkat kaidah hukum yang tertuang dalam konstitusi.
Teori tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) maupun pembagian kekuasaan (distribution of power) yang menjadi salah satu muatan konstitusi sebagai pijakan dalam penyelenggaraan negara sering disebut Sistem penyelenggaraan negara. Gagasan pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan doktrin trias politica. Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu : Pertuma, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang (rule making function). Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang {rule application). Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule judication function). Trias politica merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Gagasan trias politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke( 1632-1704) dan ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan atau separation of power dalam bukunya yang berjudul "Two Treatises on civil government" (1690) menurut Locke kekuasan regara di bagi dalam tiga kekuasaan yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan fedaratif, yang masing-masing terpisah satu sama lain.

E.  Metode Penelitian         19
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA         21
A. Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat        21
Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat baik dalam kehidupan komunitas, masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua manusia yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subyek dengan obyek yang dikuasai.
Sedangkan konsep kekuasaan dalam sebuah negara pada umumnya bersifat hierarkis dan berjenjang, melaluai kekuasaan yang tertinggi sampai kekuasaan yang terendah. Kekuasaan tertinggi dalam struktur negara adalah kedaulatan. Kedaulatan sendiri merupakan hak kekuasaan yang mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tak terkecuali.   Kedaulatan menurut Jellinek adalah sesuatu kekuasaan yang tidak mengenai kekuasaan lain diatasnya, ia sekaligus kekuasaan yang tidak tergantung pada kekuasaan lain dan karenanya kekuasaan yang tertinggi. Sementara Jean Bodin mendefinisikan arti kedaulatan ialah kekuasaan yang ketidak terbatasannya menguasai semua rakyat, ia sendiri tidak dapat diikat oleh suatu Undang-Undang.
B. Pembagian Kekuasaan di Indonesia        25
C.Tentang Lembaga Perwakilan di Indonesia        34       
D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)        39       
E. Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan UUD 1945.        50   
BAB III    PERAN DPR DALAM PROSES PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945        54
A.Menguatnya Kekuasaan DPR dalam Fungsi Pengawasan.        54
Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR bermakna besar dan meluas bagi penyelenggaraan tatanan kehidupan bernegara secara beradab dan demokratis. Penyempurnaan arti pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power) sebagai pijakan penyelenggaraan negara, pengembalian makna kedaulatan kepada rakyat sepenuhnya, serta pengaturan secara lengkap terhadap hak asasi manusia dalam UUD, telah menjadikan identitas bangsa Indonesia sebagi negara hukum, negara konstitusional, dan negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi.
Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi keberadan lembaga perwakilan hadir sebagi suatu keniscayaan. Keberadaan DPR sebagi salah satu lembaga perwakilan di Indonesia merupakan komponen pokok dalam politik dan kekuasaan yang hadir sebagi bentuk kristalisasi dari kehendak rakyat serta penyalur aspirasi rakyat, dengan memiliki fungsi dalam tiga wilayah yakni; fungsi legislasi atau pembuatan Undang-Undang, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan.
B.Pertimbangan DPR dalam Pengangkatan Duta besar RI Sebagi Pelaksanan Fungsi Pengawasan terhadap Presiden (Pemerintah).        56
C.Peran dan Kekuasaan DPR dalam Pengangkatan Duta Besar RI...        65
D.Metode Pengumpulan Data         31
E.Metode Analisis Data         32
F.Metode Penyajian Data         32
BAB IV    PENUTUP
A.Kesimpulan         72
B.Saran         76
DAFTAR PUSTAKA         79

ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR


ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
Skripsi Hukum Perdata
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
ABSTRAK
Transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan angsuran kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu resiko. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.
DAFTAR ISI
Halaman    
LEMBAR JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN         i
LEMBAR PENGESAHAN         ii
KATA PENGANTAR         iii
ABSTRAK         v
DAFTAR ISI          iv
BAB I    PENADHULUAN
A.    Latar Belakang Permasalahan         1
B.    Pokok Permasalahan         9
C.    Tujuan Penulisan         10
D.    Metode Penelitian         10
E.    Sistematikan Penulisan         11
BAB II    ASURANSI PADA UMUMNYA
A.    Pengertian dan Tujuan Asuransi Menurut KUH Dagang         13
B.    Sifat Asuransi         16
C.    Polis dan Premi dalam Asuransi         13
D.    Subyek dan Obyek Asuransi         21
BAB III    ASURANSI KENDARAAN  BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
A.    Dasar Hukum Asuransi atau pertanggungan         26
B.    Tujuan Pertanggungan atau Asuransi Kendaraan Bermotor         36
C.    Jenis Asuransi Termasuk untuk Asuransi Kendaraan Bermotor         39
D.    Premi dan Polis Asuransi menurut Undang-Undang     Hukum Dagang         41
BAB IV    ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
A.    Praktek Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua         56
B.    Praktek Asuransi Kendaraan Bermotor Roda empat         60
C.    Analisa Hukum         61
BAB V     PENUTUP
A.    Kesimpulan         67   
B.    Saran         67
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Kumpulan Judul Skripsi Hukum


Dibawah ini kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,
jika anda ingin memiliki Skripsinya Lengkap
(dari bab awal sampai akhir termasuk daftpstka)
dengan Judul Dibawah ini dlm format(Ms.Word)
Silahkanhub.08563056386(pak eko)(SMS aja)
anda hanya mengganti ongkos pengetikan MURAH(100rb/judul, kecuali Tesis)
pembayaran melalui transfer antar BANK, pengriman via email.
Caranya berkas akan kirim duluan via email anda tetapi berpassword, setelah anda melakukan pembayaran, maka password akan dikirim via sms ke no.hp anda.


*** Kumpulan Skripsi & Tesis dari Berbagai Jurusan, Klik Disini***

JUDUL SKRIPSI HUKUM
www.tokomadura.co.id
JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM TATANEGARA
  1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL  PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004. (S-1)
  2. PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945. (S-1)
  3. PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999  DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. (S-1)
  4. (khusus ini harga 200rb)EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. (S-2 *TESIS)
  5. (khusus ini harga 200rb)IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALUYANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH. (S-2 *TESIS)

JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM PIDANA
  1. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN ( STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTAMADYA MALANG )
  2. TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA SURAKARTA)
  3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA
  4. KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET)
  5. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  6. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DI POLRES D.I YOGYAKARTA)
  7. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
  8. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  9. (khusus ini 200rb lengkap-terbaru 2013) PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KUHP DAN UU RI NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI)

JUDUL – JUDUL SKRIPSI HUKUM PERDATA
  1. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
  2. PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS)
  3. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN(STUDI KASUS DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SLEMAN)
  4. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA)
  5. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI
  6. BENTUK DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN KERJA BAGI PEKERJA/BURUH PADA DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM (STUDI KASUS DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM)
  7. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT MENGGUNAKAN CONTAINER ANTARA PT. DJAKARTA LLOYD DENGAN PT. ZAMRUD KHATULISTIWA
  8. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

CONTOH PENULISAN SKRIPSINYA: Skripsi Hukum Pidana
JUDUL : PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KUHP DAN UU RI NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI) (no.9)
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL      i
HALAMAN PERSETUJUAN     ii
HALAMAN PENGESAHAN     iii
MOTTO         iv
KATA PENGANTAR      v
ABSTRAK         vii
DAFTAR ISI     ix
DAFTAR LAMPIRAN     xi
BAB I     PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah      1
1.2 Rumusan Masalah      4
1.3 Tujuan Penelitian     4
1.4 Manfaat Penelitian      5
1.5 Metode Penelitian      6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika     8   
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
    2.1 Pengertian Hukum Pidana     10
    2.2 Tindak Pidana      31
2.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut KUHP dan
    UU No 21 Tahun 2007     38
    2.4 Pidana / Pemidanaan      45
    2.5 Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang (Human Trafficking)     53
BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
    3.1    Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian     62
    3.2    Sistem/Teori Pembuktian     64
3.3    Alat - Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP     69
    3.4    Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian     75
    3.5 Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti     80
    3.6 Penerapan Sistem Pembuktian Berdasarkan Kasus Lita Krisdianti     80
    3.7 Fakta-Fakta Hukum Kasus Lita Krisdianti     93
    3.8 Putusan Pengadilan      98
BAB IV   PENUTUP
A.  Simpulan……………………………………………     93
C.  Saran …………………………………………….     94
DAFTAR PUSTAKA     95
LAMPIRAN   

JUDUL:    EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (no.8)

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL  …………………………………………………..……       i
HALAMAN PERSETUJUAN ………..…………………………………….      ii
HALAMAN PENGESAHAN ………...………………………………….….     iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO …………………………....    iv
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….      v
DAFTAR ISI  ………………………………………………………………...     vi
BAB I PENDAHULUAN
    A. Latar Belakang ………………………………………………….    …      1
    B. Permasalahan ……………………………………………………....    10
            C. Ruang Lingkup …………………………………………………….    10
    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .……………………………….…..    10
    E.  Metode Penelitian ……………………………………………...….    11    
BAB II TINJAUAN UMUM
    A. Dasar Hukum Grasi ………………………………………………..    14
    B. Teori Pemidanaan ………………………………………………….    21
BAB III PEMBAHASAN
    A. Latar Belakang Grasi ………………………………………………    35
    B. 1.  Grasi Bukan Merupakan Upaya Hukum ………………………..   38
         2.. Perbedaan Grasi, Amnesti, dan Abolisi ………………………...   40
    C. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana …………………   44
         1. Grasi Sebagai Hak Warga Negara ………………………………    46
         2. Grasi Dapat Meniadakan Hak Negara Menjalankan Pidana ……    49
         3. Hubungan Grasi dengan Tujuan Pemidanaan …………………..    53
         4. Grasi Bukan Merupakan Intervensi Eksekutif ………………….    55
BAB IV PENUTUP
    A. Kesimpulan ………………………………………………………..     63 
    B. Saran ……………………………………………………………….    65  
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

CONTOH PENULISAN SKRIPSINYA:

JUDUL:
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR         i
DAFTAR ISI         iv
ABSTRAK         vii
BAB I     PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang         1
B.    Pokok Permasalahan          5
C.    Tujuan Penelitian         6
D.    Manfaat Penelitian         6
E.    Metode Penelitian         6
F.    Kerangka Konseptual         8
G.    Sistematika Penulisan         10
BAB II     INSTRUMEN HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PENAHANAN
A.    Hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa         12
B.    Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia         14
C.    Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).        17
D.    Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Setiap Individu terhadap Segala Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan (The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment)        21
1. Hak Orang yang Ditangkap        23
2. Hak yang Serta Merta Mengikuti Penangkapan        24
E.    Instrumen Hukum Nasional Myanmar        26
1. Undang-undang Dasar Myanmar        26
2. Undang-undang Perlindungan Negara 1975        28
F.    Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang (The United Nations Working Group for Arbitrary Detention)        30
BAB III     PENAHANAN RUMAH AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR
A.    Sejarah Negara Myanmar        33
B.    Sistem Politik di Myanmar        40
1.  Era Kemerdekaan        41
2.  Era Militer Sosialis        41
3. Era State Law and Order Restoration Council (SLORC) dan State Peace and Development Council        43
C.    Hak Asasi Manusia di Myanmar        44
D.    Penahanan Aung San Suu Kyi        46
BAB IV     ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAHANAN AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
A.    Pelanggaran HAM terhadap Aung San Suu Kyi        57
1. Pelanggaran terhadap Instrumen Hukum HAM Internasional        57
2.    Pelanggaran terhadap Instrumen Hukum Nasional        63
B.    Tanggung Jawab Pemerintah Myanmar terhadap Penahanan Aung San Suu Kyi         66
BAB V     PENUTUP
A.  Kesimpulan         73
B.  Saran        74
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara