ads

5 Hal Yang Harus Dihindari Dalam Menulis Skripsi Hukum

Ilmu Hukum adalah jurusan kuliah yang banyak diminati calon mahasiswa. Bagi yang mengambil jurusan hukum, tentu harus menyusun skripsi tentang hukum. Skripsi bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum jenisnya ada beberapa macam, yaitu Hukum Perdata, Hukum Lingkungan, Hukum Internasional, Hukum Ekonomi, dan lainnya. Dalam menyusun skripsi bisa memilih jurusan hukum yang anda kuasai. Maka mempermudah anda menyelesaikan skripsi hukum. Ada beberapa langkah untuk menyusun skripsi. Pertama merupakan pencarian awal menentukan topik yang akan dibahas dalam skripsi, teori-teori yang anda gunakan. Selanjutnya membuat judul yang belum pernah ditulis oleh siapapun.

Setelah membuat judul adalah mengajukan judul. Misalnya, jika mengambil jurusan hukum perdata, harus mengumpulkan kepada Ketua Bidang Hukum Perdata. Kemudian konsultasikan dengan pembimbing skripsi. Pilih pembimbing yang kompetent dalam ilmu hukum. Langkah berikutnya mengajukan proposal jika sudah disetujui maka lakukan bimbingan skripsi. Setelah pembahasan skripsi dinyatakan benar, maka siap melakukan ujian skripsi. Jika ingin lulus ujian, maka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji.

Tujuan Menulis Skripsi Hukum Bukan Untuk Mendapatkan Gelar
Saat awal membuat skripsi pasti semuanya mengalami kesulitan. Tidak kecuali anda pastinya merasakan hal yang sama. Apalagi tentang skripsi hukum ada yang berkaitan dengan hukum di Indonesia dan luar negeri. Maka harus mempelajari materi dengan baik dan cari referensi yang banyak agar tak kekurangan referensi.

Agar skripsi anda hasilnya bagus maka hindari beberapa hal berikut ini:
•    Isu yang tak jelas
Isu merupakan titik awal sebelum penelitian. Isu harus singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menjelaskan tentang semua permasalahan, peluang, serta fenomena yang diuji. Banyak mahasiswa menulis berlembar-lembar, tetapi sulit untuk dipahami.
•    Tujuan riset dan periset
Mahasiswa menulis untuk mendapatkan gelar sarjana, inilah tujuan dari risetnya. Padahal itu merupakan kesalahan yang besar. Tujuan riset yaitu menguji, observasi, dan meneliti fenomena yang terjadi, bukan mendapatkan gelar.
•    Joint Hypotheses
Menurut pendekatan saintifik yang dimaksud dengan pengujian hipotesis adalah kombinasi fenomena yang diuji dengan metode yang digunakan. Ingatlah selalu jika fenomena yang diuji harus menarik dan bisa diuji. Metode yang digunakan, harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika keduanya terpenuhi, skripsi anda telah outstanding. Sebaliknya, kalau gagal maka bersiaplah dibantai oleh pembimbing.
•    Keterbatasan dan kemalasan
Mahasiswa terkadang tak bisa membedakan antara keterbatasan riset dengan kemalasan riset. Keterbatasan merupakan sesuatu yang terpaksa tak bisa terpenuhi karena situasi dan kondisi. Bukan karena malas atau sempitnya waktu.
•    Kontribusi riset
Apabila penelitian anda ditujukan menarik sponsor untuk diberikan dana dari pihak sponsor. Kontribusi riset dijelaskan dengan sangat gamblang, termasuk pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian. Kegagalan menjelaskan kontribusi riset berujung pada kegagalan untuk mendapatkan dana dari sponsor.

Jika anda berhasil menghindari beberapa hal di atas maka harus siap untuk menghadapi ujian. Banyak mahasiswa takut ujian skripsi apalagi mahasiswa yang jenius tetapi gagal menghadapi ujian. Dalam ruang ujian tidak jarang mengalami ketakutan dan grogi akhirnya bisa menggagalkan ujian. Anda harus bisa mempertahankan skripsi di depan dewan penguji. Biasanya terdiri atas ketua penguji dan anggota penguji.

Lulus atau tidaknya akan diperoleh dari akumulasi skor yang diberikan masing-masing penguji. Setiap penguji bergantian bertanya pada anda tentang skripsi hukum yang anda buat. Waktu yang diberikan berkisar 30 menit sampai 1 jam. Ujian skripsi diikuti dengan ujian komprehensif untuk menguji pemahaman anda tentang bidang yang dipelajari selama ini. Tentu tidak seluruh mata kuliah yang diujikan, melainkan mata kuliah inti dengan pertanyaan yang spesifik.

Kesuksesan Membuat Skripsi Hukum Tidak Bergantung Pada IPK Tinggi

Banyak mahasiswa merasa jika skripsi hanya untuk mahasiswa dengan kecerdasan tinggi. Penulisan skripsi merupakan kombinasi dari kemauan dan kerja keras yang baik. Kesuksesan menulis skripsi terkadang tak ada kaitannya dengan tingkat IPK mahasiswa. Seringkali mahasiswa dengan kecerdasan yang pas-pasan lebih cepat selesai mengerjakan skripsi hukum daripada mahasiswa yang IPK tinggi. Masalah yang sering terjadi adalah bicara ngalor ngidul tentang topik skripsi yang muluk-muluk. Untuk skripsi sejatinya belajar melakukan penelitian kemudian menyusun laporan ilmiah.

Penelitian terbagi menjadi dua pendekatan yaitu saintifik dan naturalis. Pendekatan saintifik biasanya memiliki teori yang jelas. Terdapat pengujian kuantitif dan menolak grounded theory. Sedangkan pendekatan naturalis tidak menggunakan struktur. Tujuannya untuk menemukan teori dan hipotesis yang dijelaskan secara implicit. Menggunakan metode eksploratori sejalan dengan grounded theory. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Maka tak perlu takut menggunakan pendekatan tertentu karena tidak mempengaruhi nilai baik/buruk.

7 Hal Penting Membuat Skripsi Hukum
Membuat dan menyusun skripsi tidak segampang membuat makalah. Dibutuhkan kerja keras dan belajar yang rajin. Membaca dan memperbanyak referensi sangat penting untuk mendukung skripsi hukum anda. Jangan sungkan bertanya pada dosen pembimbing jika tak mengerti sesuatu. Jika anda hanya diam saja maka tak ada perkembangan yang signifikan dalam menyusun skripsi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis skripsi adalah:
•    Menyiapkan diri dengan baik
Persiapan diri merupakan hal penting yang harus dilakukan. Niat pada diri sendiri untuk menulis skripsi. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Lakukan sungguh-sungguh dan harus bersedia menghadapi tantangan.
•    Minta doa restu
Doa restu dari orang tua adalah yang paling utama. Mintalah pengertian pada orang tua dan keluarga lain jika beberapa waktu akan berkonsentrasi menulis skripsi. Jangan lupa membuat komitmen jika memiliki pacar. Sehingga tidak akan terjadi permasalahan.
•    Membuat time table
Agar membuat skripsi tidak time-consuming. Buatlah planning mengenai kapan untuk mencari referensi, mendapatkan judul, melakukan bimbingan, target selesainya skripsi yang anda buat.
•    Berdayakan internet
Internet membuat anda lebih produktif. Gunakan untuk mencari referensi untuk mendukung skripsi. Bahan-bahan yang aktual dapat ditemukan melalui Google Scholar atau provider-provider komersial.
•    Jadilah mahasiswa yang pro aktif
Dosen pembimbing memiliki tugas untuk membimbing tetapi tidak selalu menggantungkan segalanya. Bersikaplah pro aktif, mulai dari berusaha mencari topik, mengumpulkan bahan, dan seterusnya.
•    Flexible
Skripsi memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Bisa jadi skripsi yang sudah setengah jalan namun dosen pembimbing minta mengganti topik. Karena bisa saja dosen anda berubah pikiran. Terkadang merasa bahwa penelitian sudah benar, tetapi menurut dosen anda tidak benar dan masih kurang sempurna.
•    Jujur
Sebaiknya hindari untuk menggunakan jasa orang lain dalam membuat skripsi. Skripsi merupakan buah tangan dari anda sendiri. Jika skripsi hasil dari buatan orang lain maka anda tidak akan tahu betapa sulitnya membuat skripsi. Saat ujian pun anda akan kesulitan menjawab pertanyaan dari dewan pembimbing.

Satu hal yang harus anda siapkan adalah uang. Dalam membuat skripsi butuh uang yang banyak, misalnya untuk foto copy dan ngeprint file skripsi. Sedangkan per bab tidak jadi dalam satu kali bimbingan. Anda minimal dua kali bimbingan baru benar. Itulah pentingnya untuk menyiapkan dana agar skripsi hukum anda cepat selesai tepat waktu. Gelar sarjana akan anda dapatkan sebentar lagi.

Panduan Penyusunan Skripsi Hukum

Penyusunan Skripsi Hukum
Panduan penyusunan skripsi hukum supaya cepat selesai. Ilmu hukum merupakan salah satu jurusan kuliah di universitas yang banyak diminati calon mahasiswa baru. Definisi dari hukum itu sendiri cukup bervariasi. Adapun defisinisi yang paling populer yaitu sebuah kondisi dalam kehidupan sosial secara luas yang mana memperoleh jaminan kekuasaan negara lewat cara paksaan.
Setelah memasuki beberapa waktu masa kuliah, pada akhirnya mahasiswa dihadapkan pada kewajiban menyusun tugas akhir. Ada beberapa macam skripsi untuk jurusan ilmu hukum. Mulai dari hukum pidana, perdata, lingkungan, internasional, agraria, tata negara, bisnis, dan ekonomi. Dalam hal ini Anda bisa memilih bidang hukum sesuai dengan keahlian guna mempermudah dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi. Membahas tentang skripsi ilmu hukum, tepatnya ada beberapa tahapan yang mesti dilakui oleh mahasiswa. Meskipun kebijakan antara pihak universitas yang satu  bisa jadi berbeda dengan kebijakan universitas lain. Tetapi secara garis besar tahapan penyusunan skripsi ilmu hukum di sejumlah universitas bisa dikatakan sama. Berikut diantaranya:

·       Pencarian Awal
Tahap pertama yaitu pencarian awal. Pada tahap ini Anda perlu memilih topik atau materi yang akan dikupas lengkap dengan teori atau kajian yang bisa digunakan. Anda bisa melakukan riset kecil-kecilan di perpustakaan atau melihat koleksi skripsi yang sebelumnya sudah dibuat. Pastikan bahwa topik atau materi yang Anda pilih belum pernah diangkat sebelumnya. Hal ini penting agar materi yang Anda ajukan bisa disetujui oleh pihak dosen pembimbing. Topik bisa dipilih dari sejumlah fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan hukum. Adapun bila memang sebelumnya sudah ada yang menggunakan materi sama, usahakan untuk memberikan pengembangan didukung dengan teori terbaru agar skripsi hukum yang Anda buat lebih menarik dan bermanfaat.
 ·       Membuat Judul
Tahapan selanjutnya membuat judul. Judul merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan skripsi. Hal ini karena judul mewakili keseluruhan pembahasan pada skipsi Anda. Salah satu hal yang mesti diperhatikan yaitu memastikan bahwa judul yang Anda buat belum pernah ditulis siapapun dan murni karya sendiri. Mengingat ada banyak bidang hukum yang bisa dipilih, tentu ada banyak pula judul skripsi yang bisa dibuat. Dalam hal ini tidak ada salahnya mencari acuan dan sumber inspirasi dari perpustakaan atau internet. Namun, hindari copypaste atau sekedar meniru. Guna menghasilkan skripsi berkualitas, pastikan judul menarik, kreatif, dan tidak menjiplak skirpsi yang sudah ada. Judul sebaiknya sesuai dengan topik yang diangkat
·       Mengajukan Judul
Setelah Anda merasa yakin dengan judul yang dibuat, mantapkan diri untuk mengajukan judul skripsi hukum kepada ketua bagian sesuai bidang hukum yang diangkat. Sebagai contoh Anda memilih hukum pidana, maka Anda mesti mengajukan judul skripsi Anda kepada ketua bidang hukum pidana. Setelah menyerahkan judul, biasanya Anda mesti menunggu apakah judul skripsi yang diajukan diterima atau tidak. Terkadang seorang mahasiswa memang harus mengganti judul skripsinya berkali-kali. Namun, tidak perlu patah semangat. Terus perbaiki sampai judul benar-benar dirasa layak dijadikan judul skripsi. Bila diterima Anda bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu berkonsultasi terkait siapa pembimbing skripsi yang bisa dipilih dan pastinya kompeten dalam bidangnya.
·       Mengajukan Proposal Skripsi
Setelah judul skripsi hukum yang Anda ajukan diterima dan sudah memilih dosen pembimbing, selanjutnya Anda perlu mengajukan proposal skripsi. Proposal diajukan kepada dosen pembimbing guna disetujui dan bisa segera melakukan bimbingan skripsi. Bila ingin hasil skripsi Anda memuaskan tentu dalam pengerjaannya dipelukan penelitian sebagai pembahasan isian skripsi. Namun, penelitian belum bisa dilakukan bila belum ada sejumlah masalah yang dijadikan latar belakang. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan topik yang sudah dipilih di awal. Oleh karena itu, topik yang dipilih memang harus dikuasai benar agar setiap tahapan pengerjaan skripsi bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
Itulah beberapa tahapan yang mesti dilalui oleh mahasiswa yang ingin menyusun tugas akhir skripsi hukum. Adapun untuk dapat mengajukan proposal skripsi yang disetujui diharuskan ada latar belakang yang mana secara garis besar menjadi landasan penelitian skripsi yang akan dilakukan. Sejumlah masalah yang diangkat dalam latar belakang pun nantinya mesti dapat terjawab setelah dilakukan penelitian. Lalu bagaimana cara membuat latar belakang skripsi yang baik? Simak lebih lanjut ulasan berikut.
Cara Membuat Latar Belakang
Latar belakang masalah merupakan bagian awal untuk membuat karya tulis ilmiah seperti skripsi. Latar belakang ini pun menjadi kunci utama dari proposal penelitian. Pada umumnya ditulis dalam bentuk rangkaian kalimat deduksi yang diawali dari hal umum dan diakhir dengan sejumlah pembatasan masalah. Hal ini berarti latar belakang masalah sudah seharusnya dapat menunjukkan sistematika yang mengarah pada pemilihan suatu masalah tertentu.
Pada tahapan awal sudah disebutkan, bahwa untuk mendapatkan topik yang menarik mahasiswa dapat melakukan riset kecil di perpusatakaan atau internet. Baca literatur atau makalah yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat. Secara teori membuat latar belakang penelitian skripsi hukum didasarkan pada referensi yang membahas secara terperinci cara membuat latar belakang skripsi yang baik. Setidaknya ada 4 poin penting yang mesti diperhatikan sebelum mahasiswa meneliti permasalahan hukum. Keempat poin tersebut yaitu:
1.   Apa model yang dapat digunakan dalam pembuatan latar belakang?
2.   Bagaimana cara penulisan latar belakang yang baik?
3.   Apa saja kelemahan dalam penulisan latar belakang yang mesti dihindari?
4.   Poin-poin apa saja yang mesti dicantumkan dalam penulisan latar belakang?
Untuk model dalam pembuatan latar belakang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun cara penulisan latar belakang untuk skripsi hukum yang baik adalah sebagai berikut:
·       Terdapat pembahasan yang diuraikan secara singkat dan padat.
·       Alur logika yang jelas.
·       Adanya penggunaan sumber teori sebagai dasar pemikiran.
·       Penggunaan data lingkungan ataupun fakta.
Dalam penulisan latar belakang juga dirasa penting menghindari sejumlah kelemahan berikut ini:
·       Permasalahan yang tidak diusung dari fakta yang ada.
·       Tidak adanya data pendukung.
·       Cakupan masalah yang terlalu luas.
Sementara poin-poin penting yang mesti dicantumkan, yaitu:
·       Adanya gambaran fenomena terbaru.
·       Kondisi ideal yang diharapkan dengan dukungan teori terbaru.
·       Kondisi empiris.
·       Pengungakapan masalah dengan pemahaman pada ketimpangan yang ada di lingkungan sekitar.
·       Alasan diperlukannya penelitian.
Setelah sejumlah tahapan di penyusunan skripsi ilmu hukum di atas sudah dijalankan dan skripsi Anda dinyatakan layak, maka Anda mesti siap melakukan tahapan puncak yakni sidang skripsi. Bagi Anda yang ingin lulus sidang skripsi dengan nilai memuaskan sudah pasti Anda harus dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Sekian ulasan tentang panduan penyusunan skripsi hukum kali ini. Semoga memberi ulasan informasi yang menarik dan bermanfaat.

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945


PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI 
SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
Skripsi Hukum Tatanegara no.2
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL         i
HALAMAN PENGESAHAN         ii
BAB    I    PENDAHULUAN         1
A.  Latar Belakang Masalah     1
Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.
Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara.
B.  Rumusan Masalah        5
C.  Tujuan Penelitian         6
D.  Kerangka Pemikiran         6
1.    Kekuasaan dan Trias Political Pembagian Kekuasaan Menurut Fungsinya
Kekuasaan mempunyai peran yang amat penting dan dapat menentukan berjuta-juta umat manusia. Oleh karna itu, kekuasaan (power) sangat menarik perhatian para ahli ilmu sosial, politik, serta ahli hukum tata negara.
Mengenai pengertian kekuasaan sendiri sampai saat ini belum ada difinisi yang seragam di antara para ahli. Namun demikian Menurut Mariam Budiarjo , kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain seseorang sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Sedangkan menurut Max Weber  mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlakuan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk, dan bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber dari kekuasaan.
Umumnya kekuasaan itu berbentuk hubungan (relationship), dalam arti bahwa ada satu fihak memerintah dan ada pihak yang diperintah (the rule and the ruled); satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Selain itu sebagaimana dikemukakan Robert M. Maclver bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramid. Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul dari pada lainnya, hal mana berarti bahwa yang satu itu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan lainya itu.
Dari sekian banyak bentuk kekuasaan yang ada, maka kekuasaan politik mempunyai arti dan kedudukan sangat penting. Karena penting dan strategisnya kekuasaan politik, maka kekuasaan itu harus diintergrasikan, dan intergrasi kekuasaan politik itu diwujudkan dalam bentuk negara. Oleh karena negara merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, maka dalam kenyataannya tindakan negara itu dilakukan oleh kelompok orang dari kekuatan kelompok tertentu yang terdapat dalam masyarakat negara melalui cara-cara tertentu. Pada hakekatnya kelompok atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasan negara inilah yang membuat keputusan-keputusan atas nama negara kemudian melaksanakannya. Oleh kamanya bukan tidak mungkin bahwa kekuatan politik tertentu yang sedang memegang kekuasan dalam negara dapat menyalah gunakan kekuasaan.
Kecenderungan otoriter adalah kodrat yang melekat pada kekuasaan. Kekuasaan berpotensi otoriter dan otoritarian membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan yang otoriter akhirnya melahirkan sistem bernegara yang korup. Power tend to corrupt, absolute power lands to corrupt absolutely, begitulah menurut Lord Action. Oleh karena itu pembatasan kekuasaan dari sejak dulu telah diperbicangkan oleh para ahli politik maupun ahli hukum tata negara. Mereka sependapat, agar supaya kekuasaan tidak disalahgunakan maka kekuasaan itu perlu dibatasi dan dipisahkan, kemudian lalu di atur pada seperangkat kaidah hukum yang tertuang dalam konstitusi.
Teori tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) maupun pembagian kekuasaan (distribution of power) yang menjadi salah satu muatan konstitusi sebagai pijakan dalam penyelenggaraan negara sering disebut Sistem penyelenggaraan negara. Gagasan pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan doktrin trias politica. Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu : Pertuma, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang (rule making function). Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang {rule application). Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule judication function). Trias politica merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Gagasan trias politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke( 1632-1704) dan ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan atau separation of power dalam bukunya yang berjudul "Two Treatises on civil government" (1690) menurut Locke kekuasan regara di bagi dalam tiga kekuasaan yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan fedaratif, yang masing-masing terpisah satu sama lain.

E.  Metode Penelitian         19
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA         21
A. Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat        21
Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat baik dalam kehidupan komunitas, masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua manusia yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subyek dengan obyek yang dikuasai.
Sedangkan konsep kekuasaan dalam sebuah negara pada umumnya bersifat hierarkis dan berjenjang, melaluai kekuasaan yang tertinggi sampai kekuasaan yang terendah. Kekuasaan tertinggi dalam struktur negara adalah kedaulatan. Kedaulatan sendiri merupakan hak kekuasaan yang mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tak terkecuali.   Kedaulatan menurut Jellinek adalah sesuatu kekuasaan yang tidak mengenai kekuasaan lain diatasnya, ia sekaligus kekuasaan yang tidak tergantung pada kekuasaan lain dan karenanya kekuasaan yang tertinggi. Sementara Jean Bodin mendefinisikan arti kedaulatan ialah kekuasaan yang ketidak terbatasannya menguasai semua rakyat, ia sendiri tidak dapat diikat oleh suatu Undang-Undang.
B. Pembagian Kekuasaan di Indonesia        25
C.Tentang Lembaga Perwakilan di Indonesia        34       
D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)        39       
E. Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan UUD 1945.        50   
BAB III    PERAN DPR DALAM PROSES PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945        54
A.Menguatnya Kekuasaan DPR dalam Fungsi Pengawasan.        54
Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR bermakna besar dan meluas bagi penyelenggaraan tatanan kehidupan bernegara secara beradab dan demokratis. Penyempurnaan arti pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power) sebagai pijakan penyelenggaraan negara, pengembalian makna kedaulatan kepada rakyat sepenuhnya, serta pengaturan secara lengkap terhadap hak asasi manusia dalam UUD, telah menjadikan identitas bangsa Indonesia sebagi negara hukum, negara konstitusional, dan negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi.
Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi keberadan lembaga perwakilan hadir sebagi suatu keniscayaan. Keberadaan DPR sebagi salah satu lembaga perwakilan di Indonesia merupakan komponen pokok dalam politik dan kekuasaan yang hadir sebagi bentuk kristalisasi dari kehendak rakyat serta penyalur aspirasi rakyat, dengan memiliki fungsi dalam tiga wilayah yakni; fungsi legislasi atau pembuatan Undang-Undang, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan.
B.Pertimbangan DPR dalam Pengangkatan Duta besar RI Sebagi Pelaksanan Fungsi Pengawasan terhadap Presiden (Pemerintah).        56
C.Peran dan Kekuasaan DPR dalam Pengangkatan Duta Besar RI...        65
D.Metode Pengumpulan Data         31
E.Metode Analisis Data         32
F.Metode Penyajian Data         32
BAB IV    PENUTUP
A.Kesimpulan         72
B.Saran         76
DAFTAR PUSTAKA         79

ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR


ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
Skripsi Hukum Perdata
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
ABSTRAK
Transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan angsuran kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu resiko. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.
DAFTAR ISI
Halaman    
LEMBAR JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN         i
LEMBAR PENGESAHAN         ii
KATA PENGANTAR         iii
ABSTRAK         v
DAFTAR ISI          iv
BAB I    PENADHULUAN
A.    Latar Belakang Permasalahan         1
B.    Pokok Permasalahan         9
C.    Tujuan Penulisan         10
D.    Metode Penelitian         10
E.    Sistematikan Penulisan         11
BAB II    ASURANSI PADA UMUMNYA
A.    Pengertian dan Tujuan Asuransi Menurut KUH Dagang         13
B.    Sifat Asuransi         16
C.    Polis dan Premi dalam Asuransi         13
D.    Subyek dan Obyek Asuransi         21
BAB III    ASURANSI KENDARAAN  BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
A.    Dasar Hukum Asuransi atau pertanggungan         26
B.    Tujuan Pertanggungan atau Asuransi Kendaraan Bermotor         36
C.    Jenis Asuransi Termasuk untuk Asuransi Kendaraan Bermotor         39
D.    Premi dan Polis Asuransi menurut Undang-Undang     Hukum Dagang         41
BAB IV    ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
A.    Praktek Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua         56
B.    Praktek Asuransi Kendaraan Bermotor Roda empat         60
C.    Analisa Hukum         61
BAB V     PENUTUP
A.    Kesimpulan         67   
B.    Saran         67
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Kumpulan Judul Skripsi Hukum



Dibawah ini kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,
jika anda ingin memiliki Skripsinya Lengkap
(dari bab awal sampai akhir termasuk daftpstka)
dengan Judul Dibawah ini dlm format(Ms.Word)
Silahkanhub.08563056386(pak eko)(SMS aja)
anda hanya mengganti ongkos pengetikan MURAH(150rb/judul, kecuali no.9 & Tesis)
pembayaran melalui transfer antar BANK, pengriman via email.
Caranya berkas akan kirim duluan via email anda tetapi berpassword, setelah anda melakukan pembayaran, maka password akan dikirim via sms ke no.hp anda.



JUDUL SKRIPSI HUKUM
www.tokomadura.co.id
JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM TATANEGARA
  1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL  PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004. (S-1)
  2. PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945. (S-1)
  3. PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999  DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. (S-1)
  4. (khusus ini harga 200rb)EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. (S-2 *TESIS)
  5. (khusus ini harga 200rb)IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALUYANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH. (S-2 *TESIS)

JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM PIDANA
  1. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN ( STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTAMADYA MALANG )
  2. TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA SURAKARTA)
  3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA
  4. KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET)
  5. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  6. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DI POLRES D.I YOGYAKARTA)
  7. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
  8. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  9. (khusus ini 200rb ) PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KUHP DAN UU RI NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI)

JUDUL – JUDUL SKRIPSI HUKUM PERDATA
  1. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
  2. PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS)
  3. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN(STUDI KASUS DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SLEMAN)
  4. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA)
  5. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI
  6. BENTUK DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN KERJA BAGI PEKERJA/BURUH PADA DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM (STUDI KASUS DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM)
  7. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT MENGGUNAKAN CONTAINER ANTARA PT. DJAKARTA LLOYD DENGAN PT. ZAMRUD KHATULISTIWA
  8. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


CONTOH PENULISAN SKRIPSINYA: Skripsi Hukum Pidana
JUDUL : PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KUHP DAN UU RI NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI) (no.9)
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL      i
HALAMAN PERSETUJUAN     ii
HALAMAN PENGESAHAN     iii
MOTTO         iv
KATA PENGANTAR      v
ABSTRAK         vii
DAFTAR ISI     ix
DAFTAR LAMPIRAN     xi
BAB I     PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah      1
1.2 Rumusan Masalah      4
1.3 Tujuan Penelitian     4
1.4 Manfaat Penelitian      5
1.5 Metode Penelitian      6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika     8   
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
    2.1 Pengertian Hukum Pidana     10
    2.2 Tindak Pidana      31
2.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut KUHP dan
    UU No 21 Tahun 2007     38
    2.4 Pidana / Pemidanaan      45
    2.5 Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang (Human Trafficking)     53
BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
    3.1    Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian     62
    3.2    Sistem/Teori Pembuktian     64
3.3    Alat - Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP     69
    3.4    Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian     75
    3.5 Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti     80
    3.6 Penerapan Sistem Pembuktian Berdasarkan Kasus Lita Krisdianti     80
    3.7 Fakta-Fakta Hukum Kasus Lita Krisdianti     93
    3.8 Putusan Pengadilan      98
BAB IV   PENUTUP
A.  Simpulan……………………………………………     93
C.  Saran …………………………………………….     94
DAFTAR PUSTAKA     95
LAMPIRAN   

JUDUL:    EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (no.8)

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL  …………………………………………………..……       i
HALAMAN PERSETUJUAN ………..…………………………………….      ii
HALAMAN PENGESAHAN ………...………………………………….….     iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO …………………………....    iv
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….      v
DAFTAR ISI  ………………………………………………………………...     vi
BAB I PENDAHULUAN
    A. Latar Belakang ………………………………………………….    …      1
    B. Permasalahan ……………………………………………………....    10
            C. Ruang Lingkup …………………………………………………….    10
    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .……………………………….…..    10
    E.  Metode Penelitian ……………………………………………...….    11    
BAB II TINJAUAN UMUM
    A. Dasar Hukum Grasi ………………………………………………..    14
    B. Teori Pemidanaan ………………………………………………….    21
BAB III PEMBAHASAN
    A. Latar Belakang Grasi ………………………………………………    35
    B. 1.  Grasi Bukan Merupakan Upaya Hukum ………………………..   38
         2.. Perbedaan Grasi, Amnesti, dan Abolisi ………………………...   40
    C. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana …………………   44
         1. Grasi Sebagai Hak Warga Negara ………………………………    46
         2. Grasi Dapat Meniadakan Hak Negara Menjalankan Pidana ……    49
         3. Hubungan Grasi dengan Tujuan Pemidanaan …………………..    53
         4. Grasi Bukan Merupakan Intervensi Eksekutif ………………….    55
BAB IV PENUTUP
    A. Kesimpulan ………………………………………………………..     63 
    B. Saran ……………………………………………………………….    65  
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

CONTOH PENULISAN SKRIPSINYA:

JUDUL:
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR         i
DAFTAR ISI         iv
ABSTRAK         vii
BAB I     PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang         1
B.    Pokok Permasalahan          5
C.    Tujuan Penelitian         6
D.    Manfaat Penelitian         6
E.    Metode Penelitian         6
F.    Kerangka Konseptual         8
G.    Sistematika Penulisan         10
BAB II     INSTRUMEN HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PENAHANAN
A.    Hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa         12
B.    Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia         14
C.    Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).        17
D.    Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Setiap Individu terhadap Segala Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan (The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment)        21
1. Hak Orang yang Ditangkap        23
2. Hak yang Serta Merta Mengikuti Penangkapan        24
E.    Instrumen Hukum Nasional Myanmar        26
1. Undang-undang Dasar Myanmar        26
2. Undang-undang Perlindungan Negara 1975        28
F.    Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang (The United Nations Working Group for Arbitrary Detention)        30
BAB III     PENAHANAN RUMAH AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR
A.    Sejarah Negara Myanmar        33
B.    Sistem Politik di Myanmar        40
1.  Era Kemerdekaan        41
2.  Era Militer Sosialis        41
3. Era State Law and Order Restoration Council (SLORC) dan State Peace and Development Council        43
C.    Hak Asasi Manusia di Myanmar        44
D.    Penahanan Aung San Suu Kyi        46
BAB IV     ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAHANAN AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
A.    Pelanggaran HAM terhadap Aung San Suu Kyi        57
1. Pelanggaran terhadap Instrumen Hukum HAM Internasional        57
2.    Pelanggaran terhadap Instrumen Hukum Nasional        63
B.    Tanggung Jawab Pemerintah Myanmar terhadap Penahanan Aung San Suu Kyi         66
BAB V     PENUTUP
A.  Kesimpulan         73
B.  Saran        74
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara